Skripsiphejhe’s Blog

BAB I

BAB I

PENDAHULUAN


A. LATAR BELAKANG MASALAH

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai awal 1997 menyebabkan keterpurukan ekonomi Indonesia, yang kemudian dapat dilihat pada perlambatan secara tajam dalam tingkat pertumbuhan ekonomi. Dari kurang lebih 4,91% pada tahun 1997 menjadi minus 13,69% pada tahun 19981. Keadaan yang sedemikian ini dalam pertumbuhan ekonomi diperparah oleh adanya pergolakan-pergolakan poitik dan kasus-kasus korupsi. Hingga tahun inipun masih terdapat berbagai permasalahan yang terus muncul, berjalan seiring dengan pergantian-pergantian pemerintahan. Penyebab dari lambatnya pertumbuhan ekonomi sampai saat ini sangat kompleks, tidak cuma permasalahan internal bangsa dalam bidang pemerintahan, sosial, hankam dan ekonomi serta politik namun permasalahan eksternal-hubungan dengan negara-negara lain pun ikut menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Data terakhir menurut Badan Pusat Statistik tahun 2003, prosentase penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai 10,9%. Namun hal ini bukan berarti bahwa jumlah penduduk miskin semakin berkurang, karena prosentase ini diambil secara keseluruhan dalam jumlah penduduk Indonesia beserta jumlah terakhir pertumbuhan dan pertambahannya. Prosentase jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan di Indonesia memang semakin menurun, akan tetapi dilihat dari segi ‘jumlah’ ternyata dari tahun ke tahun jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan.

Masalah kemiskinan memang merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh setiap negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang. Dengan berbagai permasalahan di multi bidang yang terus terjadi. Dan adanya pembangunan di segala bidang adalah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena pada prinsipnya pembangunan mempunyai tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Banyak program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah guna menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Namun berbagai program pemerintah tersebut dapat dikatakan tidak memuaskan dan kurang mengena terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Murbyanto dalam bukunya “Strategi Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan Dalam Kemiskinan Dan Kesenjangan Di Indonesia” kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam program-program tersebut diantaranya :Pertama, menyangkut orientasi program yang bersifat jangka pendek seperti pembagian sembako dan program padat karya. Program-program seperti ini memang sangat diperlukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi durasi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan program-program seperti ini sangatlah singkat dan sekali habis. Artinya bahwa kemungkinan kelanjutan pelaksanaan program-program seperti ini masih simpang siur dan tidak ada respon dari masyarakat untuk berinisiatif memberdayakan dirinya sendiri. Dan bahkan dalam pelaksanannyapun kadang berimplikasi negatif, dikarenakan kurang terkontrol dan transparannya pelaksanaan program seperti ini sehingga seringkali memunculkan tindakan-tindakan penyelewengan. Kedua, terkait dengan pemilihan kelompok-kelompok sasaran yang acap kali kurang tepat. Seharusnya pemilihan kelompok-kelompok sasaran penerima manfaat program dilakukan oleh pihak-pihak yang benar-benar mengetahui situasi dan kondisi lingkungan serta masyarakat miskin dalam suatu wilayah, sehingga pelaksanaan program dapat sesuai dengan sasaran dan hasil yang diharapkan. Namun dalam banyak kasus terjadi kesalahan dalam penetapan siapa yang berhak memilih kelompok sasaran. Seperti implementasi program yang dilaksanakan melalui satuan administratif desa dan kelurahan. Pelaksanaan program ini cenderung mengabaikan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang sebenarnya lebih tahu situasi dan kondisi lingkungan yang ada, dan kelompok-kelompok masyarakat tersebut tidak tergabung dalam satuan administrasi desa dan kelurahan. Ketiga, merupakan kelemahan yang perlu diperhatikan lebih rinci dikarenakan paling penting bila dibandingkan dengan kelemahan-kelemahan yang lain, yaitu program-program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan masih kurang dan bahkan tidak sama sekali melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai kelompok sasaran. Dan masih terlihatnya kearogansian pemerintah yang merasa paling bisa, paling tahu dan paling paham terhadap apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat dan bagaimana cara menolong mereka2.

Lebih lanjut dalam program pemerintah guna mengentaskan kemiskinan, ditetapkan suatu kebijakan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan-pelaksanaan proram-program terdahulu yang dinilai kurang berhasil. P2KP adalah suatu program penanggulangan kemiskinan yang beraspek pada proses pemberdayaan masyarakat. Program P2KP ini memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan dan diberikan secara personal, perorangan atau keluarga. Dana bantuan P2KP tersebut merupakan dana pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat melalui Kelompok-kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif, pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan serta pengembangan sumberdaya manusia. Dana yang dialokasikan untuk masyarakat dalam proyek ini terbagi menjadi tiga (3) yaitu : Pertama, berupa dana bantuan secara bergulir dengan bunga rendah yang biasanya digunakan sebagai modal usaha. Kedua, dana hibah guna pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan untuk menciptakan adanya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Ketiga, dana bantuan hibah yang digunakan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan teknis dan manajerial atau semacam kursus. Hakekat penyaluran-penyaluran dana ini adalah sebagai stimulan dan pemberi semangat agar masyarakat miskin dapat kreatif, inovatif

dan mempunyai keinginan untuk maju, tentunya dengan mengembangkan suatu usaha sehingga secara ekonomis mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Daerah Istimewa Yogyakarta dipandang perlu ditetapkan sebagai sasaran dari program P2KP ini. Hal tersebut dikarenakan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terdapat banyak penduduk miskin yang tersebar di berbagai Kabupaten/ Kota. Dan kenyataan yang dapat dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat prosentase dan jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2002-2003 mengalami peningkatan yang meskipun lambat tetapi pasti. Data mengenai jumlah dan prosentase penduduk miskin menurut Kabupaten/ Kota di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel I.1

Tabel Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/ Kota tahun 2002-2003.

Kabupaten/ Kota

Jumlah Penduduk Miskin (1000 orang)

Prosentase Penduduk Miskin

Sleman

Kulonprogo

Bantul

Gunung Kidul

Yogyakarta

2002

2003

2002

2003

201,7

156,6

291,3

383,1

61,9

203,2

183,7

300,9

398,3

62,1

25,16

41,22

37,16

62,72

16,47

27,42

4,13

39,36

68,11

17,59

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1094,6

1146,2

36,54

39,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi DIY 2003

Pelaksanaan P2KP sebagai program penanggulangan kemiskinan di perkotaan mempunyai sasaran perorangan ataupun keluarga miskin yang berada dalam satu wilayah administrasi pemerintah di tingkat kota, dan wilayah administrasi pemerintah tersebut dinamakan kelurahan3. Dalam pelaksanaan P2KP di tingkat kelurahan dibentuk suatu badan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, yang bertugas memfasilitasi partisipasi masyarakat sehingga dalam program ini diharapkan masyarakat miskin bisa berpartisipasi aktif dengan membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat. Badan yang dibentuk ini adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat, warga serta perwakilan kelompok swadaya masyarakat. Salah satu kelurahan yang menjadi sasaran pelaksanaan program P2KP ini adalah kelurahan Ngampilan, dimana kelurahan Ngampilan termasuk wilayah yang padat penduduknya dengan heterogensi profesi, pekerjaan, tingkat pendidikan maupun tingkat sosial. Secara umum baik BKM di kelurahan Ngampilan maupun BKM-BKM di kelurahan lain mempunyai 2 tujuan yang terbagi atas waktu, yaitu Jangka panjang sebagai wadah bagi proses pengambilan keputusan tertinggi di tingkat masyarakat yang memiliki tugas dan misi menangani berbagai persoalan kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Jangka pendek sebagai badan yang bertanggungjawab untuk membahas, menyusun prioritas pendanaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam perguliran dananya. Selain itu BKM sebagai prasyarat untuk mendapatkan bantuan program di tingkat kelurahan4.

Dalam kurun waktu empat tahun sejak mulai didirikannya BKM di kelurahan Ngampilan, secara kasat mata terlihat bahwa keberadaan serta pelaksanaan peran dan fungsi BKM belum mampu membawa perubahan dalam tingkat ekonomi masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh pelaksanaan peran BKM yang lebih cenderung bersifat jangka pendek, yaitu pada pinjaman dana. Pendapat dari beberapa masyarakat yang telah mempergunakan dana pinjaman BKM adalah bahwa pinjaman dana dari BKM bukan memperingan mereka dalam usahanya akan tetapi semakin memperberat, hal ini menurut mereka dikarenakan beban pengembalian pinjaman yang mempunyai bunga cukup tinggi. Oleh karena itu penggunaan dana pinjaman hanya berlaku ketika pembukaan usaha baru saja, baru kemudian setelah pengembalian pinjaman dana selesai maka mereka akan kembali dalam keadaan semula. Keterkaitan tujuan BKM dalam jangka panjang yang menuntut BKM berperan sebagai wadah pengambilan keputusan, pengawas, pembina serta penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan belum terlihat, BKM sebagai kepanjangantangan dari pemerintah tentunya harus mampu berinisiatif progres terkait dengan fungsi dan tujuannya dan harus mampu pula melihat serta menganalisa terhadap fenomena kemiskinan perkotaan dalam daerahnya yang pastinya berbeda dalam setiap aspek bila dibandingkan dengan kemiskinan pedesaan atau kemiskinan pada umumnya. Tindak lanjut dan sikap proaktif BKM kelurahan Ngampilan terkait dengan fungsinya dirasa masih kurang, terlebih pada hal yang terkait dengan KSM-KSM yang membuka usaha baru5. Oleh karena belum optimal dan belum berhasilnya pelaksanaan-pelaksanaan peran BKM kelurahan Ngampilan ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah perlunya suatu penelitian di BKM kelurahan Ngampilan dalam kaitannya terhadap program P2KP, sebagai media informasi, analisis dan evaluasi.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di depan maka kemudian dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

  1. Bagaimana peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di wilayah Kelurahan Ngampilan tahun 2003-2004?

  2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di wilayah Kelurahan Ngampilan tahun 2003-2004?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana peran yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.

Tujuan penelitian ini merupakan langkah lanjutan dari perumusan masalah yang merupakan langkah-langkah kongkrit menuju pemecahan masalah penelitian yaitu :

  1. Menemukan data yang lengkap dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan mengenai pelaksanaan peran Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan dalam Penanggulangan Permasalahan Kemiskinan Perkotaan dan,

  2. Mengenai bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah bagi pribadi peneliti itu sendiri maupun bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kegunaan bagi pribadi peneliti.

  1. Melatih peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah untuk mempelajari suatu masalah sesuai dengan bidang studi yang dipelajari yaitu Ilmu Pemerintahan Jurusan Manajemen Publik.

  2. Memenuhi salah satu syarat untuk dapat mengikuti ujian sidang sarjana (S-1) jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Kegunaan bagi masyarakat.

  1. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan dengan diujinya beberapa teori atau konsep Ilmu Pemerintahan di lapangan nyata yaitu dalam praktek pemerintahan dan pembangunan, sehingga diharapkan konsep-konsep dan teori-teori Ilmu Pemerintahan dapat berkembang sebagai hasil penelitian dan penulisan karya ilmiah.

  2. Dapat dijadikan bahan untuk pelaksanaan penelitian lainnya yang berhubungan dengan peran-peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan untuk waktu-waktu yang lebih lanjut.

3. Kegunaan bagi Pemerintah.

  1. Dapat dijadikan bahan masukan untuk menyusun suatu kebijakan baru dalam kaitannya dengan peran dan fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat di dalam masyarakat pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.

  2. Dapat diketahuinya kondisi riil masyarakat sehingga menambah bahan dalam rangka penetapan kebijakan guna memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan yang telah dilaksanakan.

D. KERANGKA DASAR TEORI

Teori dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting sehingga permasalahan yang diteliti tidak menyimpang dari tujuan yang ditentukan.

Menurut Masri singarimbun dan Sofyan Efendi :

“ Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan konstrak proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep6”.

Dari definisi tersebut jelas bahwa dalam suatu penelitian harus mencakup beberapa hal, yaitu :

  1. Serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan.

  2. Menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep.

  3. Menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana cara hubungannya.

Menurut Muchtar Mas’ud yang dimaksud dengan teori adalah ;

“ Suatu bentuk penjelasan umum yang menjelaskan mengapa sesuatu (fenomena) itu terjadi. Teori merupakan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis berhubungan atau menentukan suatu fenomena7”.

“ Teori juga merupakan ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis di antara berbagai gejala atau perubahan variabel dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka berpikir dalam memahami dan menanggapi permasalahan yang timbul dalam bidang tertentu8”.

Oleh karena itu di dalam penelitian ini dasar-dasar teori yang akan dikemukakan adalah meliputi sebagai berikut :

1. Peran

Peran atau peranan adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga memiliki perilaku tertentu pula. Harapan atau dugaan itulah yang kemudian membentuk suatu peran, sehingga peran aktor sangat tergantung dari harapan atau dugaan yang muncul.

Peran dapat pula diartikan sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan serta didominasi dari keseluruhan posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan kelompok lain atau kelompok yang lebih besar dalam suatu peristiwa.

Ada banyak sekali pengertian peran yang dikemukakan oleh para pakar, tetapi disini ditulis beberapa pengertian peran, antara lain :

  1. Menurut W.J.S Purwodarminto

“ Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama ( terjadinya sesuatu hal atau peristiwa)9

  1. Astrid S Susanto, peran itu mengandung tiga (3) hal penting yaitu 10:

  • Peran adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti di sini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

  • Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai orangnya.

  • Peran dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

  1. Menurut Soerjono Soekamto

“ Peran merupakan aspek dinamika dari status (kedudukan) apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia atau mereka atau organisasi tersebut telah melakukan peran11”.

Soerjono Soekamto juga mengutip pendapat Levinson bahwa peran paling sedikit mencakup tiga hal, yaitu12 :

  • Peran adalah meliputi sarana yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini menempatkan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

  • Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dilakukan individu atau masyarakat dalam organisasi.

  • Peran dapat dikatakan juga sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial.

  1. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer dijelaskan tentang peran adalah sebagai berikut :

“ Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat13”.

  1. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa :

“ Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat14”.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peran adalah suatu pelaksanaan kewajiban serta tugas dan fungsi sesuai dengan tingkat jabatan, kedudukan atau posisi seseorang, kelompok ataupun organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang dapat berupa masyarakat ataupun instansi tertentu.

2. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

a. Pengertian

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah suatu kelembagaan atau lembaga yang dirancang untuk membangun kembali kehidupan masyarakat mandiri yang mampu mengatasi kemiskinannya. Lembaga ini mengemban misi untuk menumbuhkan kembali ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling bekerjasama demi kebaikan bersama15.

Bentuk BKM sendiri adalah suatu lembaga pimpinan kolektif atau organisasi masyarakat warga di suatu kelurahan dan berbentuk dewan atau majelis warga yang tinggal di kelurahan tersebut untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan warga/ komunitas khususnya yang menyangkut kemiskinan16.

b. Tujuan

  • Jangka Panjang

Sebagai wadah bagi proses pengambilan keputusan tertinggi di tingkat masyarakat yang memiliki tugas dan misi menangani berbagai persoalan kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

  • Jangka Pendek

Sebagai badan yang bertanggungjawab untuk membahas, menyusun prioritas pendanaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan kelompok swadaya masyarakat (KSM) dalam perguliran dananya. Selain itu BKM sebagai prasyarat untuk mendapatkan bantuan program di tingkat kelurahan17.

  1. Pembentukan BKM.

BKM terbentuk melalui serangkaian proses kegiatan yang berlandaskan pada kesadaran kritis masyarakat terhadap substansi makna “BKM” sebagai organisasi masyarakat warga, dan juga BKM terbentuk berdasarkan kesepakatan-kesepakatan “aturan” bersama yang diputuskan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. BKM hanya dapat dibangun dan dibubarkan atas persetujuan, kesepakatan serta keputusan dari segenap lapisan masyarakat yang ada dan tinggal di kelurahan tersebut. Hal ini merupakan suatu prinsip yang dimaksudkan agar BKM benar-benar dimiliki oleh masyarakat dan tidak dimiliki oleh sekelompok orang atau sekelompok unsur/ perwakilan masyarakat atau pihak-pihak di luar masyarakat18.

Mengacu pada prinsip dasar pembentukan BKM di atas, maka mekanisme dari tahapan pembentukan BKM adalah sebagai berikut19 :

Gambar I.1

Bagan Mekanisme Pembentukan BKM

picture11

Keterangan :

Mengacu pada pengertian dan prinsip dasar pembentukkan BKM di atas, maka mekanisme dari tahapan pembentukan BKM adalah sebagai berikut 20:

Tahap 1 : Sosialisasi organisasi masyarakat warga dan institusi kepemimpinan kolektif.

Setelah masyarakat sadar akan persoalan kemiskinan yang mereka hadapi dan perlunya berorganisasi, maka secara intensif dilakukan sosialisasi melalui serangkaian Diskusi Kelompok Terarah mengenai organisasi masyarakat warga dan perlunya lembaga/ institusi kepemimpinan kolektif yang mengakar serta diakui kemanfaatannya oleh warga masyarakat.

Hasil : Pemahaman masyarakat akan makna BKM sebagai institusi kepemimpinan kolektif masyarakat.

Tahap 2 : Penilaian kelembagaan masyarakat yang ada.

Melakukan penilaian terhadap lembaga-lembaga yang ada apakah telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagai institusi kepemimpinan kolektif dari organisasi masyarakat warga.

Hasil : Peta potensi dan kelemahan lembaga masyarakat yang ada dibandingkan dengan konsep BKM.

Tahap 3 : Penetapan kebutuhan BKM.

Berdasarkan profil potensi dan kelemahan lembaga-lembaga tersebut, dilakukan serangkaian rembug warga mulai dari tingkat RT dan RW atau dusun di seluruh kelurahan sasaran. Membahas dan menyepakati bersama apakah lebih baik memampukan lembaga yang ada sebagai BKM atau membentuk lembaga BKM baru.

Hasil : Kesepakatan perlunya BKM dan ketegasan pilihan masyarakat untuk membentuk lembaga baru atau memampukan lembaga yang ada.

Tahap 4 : Pendirian dan pemilihan anggota BKM di tingkat Kelurahan.

Rapat pendirian BKM di tingkat kelurahan dihadiri sekurang-kurangnya 2% dari jumlah penduduk dewasa (kriteria ditetapkan bersama) yang ada di kelurahan setempat. Kemudian BKM membentuk UPK dan Sekretariat serta unit-unit pengelola lainnya,. Memilih serta mengangkat penasehat sesuai kebutuhan.

Hasil : BKM baik lembaga baru atau lembaga lama yang telah dimampukan terbentuk lengkap dengan personalianya dan kesepakatan AD/ ART.

Tahap 5 : Akuntabilitas dan legitimasi oleh masyarakat.

Hasil-hasil rapat pendirian BKM dalam menetapkan AD/ ART, staf sekretariat, UPK/ UP, penasehat dan yang lainnya harus disebarluaskan di tempat-tempat strategis melalui ketua RT/ RW. Ditetapkan masa sanggah dimana masyarakat boleh mengajukan pernyataan baik itu keberatan, tidak setuju maupun kritik dan asaran.

Tahap 6 : Legalisasi himpunan masyarakat warga.

Hasil-hasil rembug warga tingkat kelurahan untuk membentuk organisasi masyarakat BKM dicatatkan di Notaris. Baik pencatatan maupun pemrosesan badan hukum, biaya ditanggung oleh masyarakat sendiri.

  1. Keanggotaan BKM.

Yang berhak menjadi anggota BKM adalah semua warga kelurahan yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan masyarakat sendiri dan pada dasarnya berhak dipilih sebagai anggota BKM, selama warga tersebut dipilih sebagai perwakilan warga di RT atau RW-nya sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pemilihan anggota BKM yang ditetapkan. Anggota BKM dipilih oleh seluruh warga kelurahan yang bersangkutan, dengan mekanisme pemilihan yang ditetapkan bersama, atau secara praktis dapat juga dipilih oleh representasi warga yang basisnya bukan golongan tetapi teritori atau perwilayahan, seperti misalnya RT, RW, dusun, dsb yang tinggal di kelurahan dengan sebelumnya masyarakat melakukan pembahasan kriteria anggota BKM, dengan melakukan Diskusi Kelompok Terarah (DKT) tentang “Kepemimpinen Masyarakat” agar mampu merumuskan kualitas seorang pemimpin yang jujur dan dapat dipercaya untuk mengemban amanat masyarakat. DKT difokuskan untuk membangun komitmen dan menyepakati perlunya nilai-nilai kemanusiaan dari seorang pemimpin, bukan pada kemampuan dan pengalaman atau jabatan seseorang saat ini dan lain sebagainya. Kriteria-kriteria tersebut dapat dimiliki oleh pria atau wanita, tua atau muda, kaya atau miskin, berkedudukaan atau tidak, berpendidikan tinggi atau tidak dan lain-lainnya21.

  1. Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

A. Kemiskinan

Kemiskinan memang menjadi suatu permasalahan pelik setiap negara, tetapi apa sebenarnya definisi dari kemiskinan. Dalam setiap tempat kemiskinan itu sangatlah berbeda tergantung kondisi dan situasi dari suatu wilayah tersebut, ini berarti bahwa derajat kemiskinan itu relatif. Oleh sebab itu , maka di sini dituangkan definisi-definisi kemiskinan menurut para ahli, yaitu :

a. Menurut Bradley R Schiller yang dikutip oleh Andre Bayo Ala :

“ Kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas22’.

b. Menurut Sayogyo yang dikutip oleh Ibnu Syamsi :

“ Kriteria untuk garis kemiskinan terletak pada jumlah pendapatan setara dengan beras. Dibedakan antara penduduk desa dan kota. Apabila penduduk desa sebanyak 240 kg beras perkapita pertahun sedangkan penduduk kota sebanyak 280kg perkapita pertahun23”.

c. Menurut Emil Salim

“ Kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok24”.

d. Menurut Niels Mulder yang dikutip oleh Ala Andre Bayo, aktor kemiskinan adalah :

“ Mereka yang tidak sampai pada suatu tingkat kehidupan yang minimal seperti ditunjukkan oleh garis kemiskinan yang mengungkapkan taraf minimal untuk dapat hidup dengan cukup dan wajar. Mereka yang tidak sampai patokan itu dipandang sebagai orang miskin25”.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan kurangnya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok yang memadai guna mencukupi kesejahteraan sosial dalam kehidupannya. Dan terlihat jelas dalam definisi di atas bahwa kemiskinan itu terjadi pada individu-individu atau manusianya baik itu secara perorangan maupun kolektif, kelompok. Sehingga dalam kasus ini, kemiskinan perkotaan yang dimaksud bukanlah daerah perkotaan yang mengalami kemiskinan melainkan orang-orang atau penduduk yang berada di dalam daerah perkotaan sebagian besar menderita kemiskinan.

Persoalan kemiskinan di Indonesia semestinya dilihat dari persoalan struktural yang lebih luas yakni terjadi ketimpangan struktural antara negara atau penguasa yang bekerjasama dengan para pemilik modal dengan masyarakat. Ketimpangan ini terwujud dalam akumulasi kekuasaan, sumberdaya, dan informasi yang berakibat pada kultur independensi dan ketidakpercayaan masyarakat yang cukup serius.

Friedmann melihat persoalan kemiskinan sebagai persoalan struktural dimana masyarakat miskin tidak mempunyai akses terhadap delapan kekuatan sosial yang mendasar yakni :

  • Ruang untuk hidup (defensible in space)

  • Surplus waktu (surplus time)

  • Pengetahuan dan ketrampilan (knowledge and information)

  • Informasi yang tepat (appropirate information)

  • Organisasi sosial (social organization)

  • Kerjasama/ jaringan sosial (cooperate)

  • Sumber-sumber finansial (financial resources)

  • Alat-alat untuk bekerja dan hidup (instrumens of work and livehood)26

Sedangkan Ibnu Syamsi membagi kriteria miskin menjadi tiga (3) golongan yaitu27 :

  • Kemiskinan Mutlak

Yang termasuk dalam golongan ini adalah mereka yang pendapatannya terletak setara dengan 240 kg beras perkapita pertahun atau kurang.

  • Kemiskinan Relatif

Yang termasuk dalam golongan ini adalah mereka yang pendapatannya terletak antara 240 kg beras sampai 360 kg beras perkapita pertahun.

  • Tidak termasuk miskin

Yang termasuk dalam kategori golongan ini adalah mereka yang pendapatannya lebih dari 360 kg beras perkapita pertahun.

Emil Salim juga berpendapat mengenai karakteristik kemiskinan yaitu terdapat lima (5) karakteristik sebagai berikut28 :

  • Penduduk miskin umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri.

  • Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.

  • Tingkat pendidikan umumnya rendah.

  • Banyak di antara mereka tidak mempunyai fasilitas.

  • Di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai ketrampilan atau pendidikan yang memadai.

Kriteria miskin yang digunakan dalam program P2KP ini adalah keluarga yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 250.000,00 perbulan (jumlah ini disesuaikan dengan memperhitungkan tingkat inflasi yang terjadi pada tahun ke-2 dan ke-3 pada saat pelaksanaan). Selain itu juga memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan oleh BKKN ( apakah kepala rumah tangga bekerja atau tidak, apakah rumah yang ditempati rumah sewa atau tidak, bagaimana kualitas rumahnya) serta masukan dari aparat kelurahan, pengurus BKM, ketua RT, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

B. Kemiskinan Perkotaan

Mengenai wujud kemiskinan yang nyata perlu memahami adanya penduduk miskin dan daerah miskin. Penduduk miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang memiliki potensi lebih tinggi. Penduduk miskin diukur atas dasar kemiskinan dan garis kemiskinan. Sementara itu daerah miskin dicirikan oleh terbatasnya sumberdaya alam, mutu sumberdaya manusia yang rendah, fasilitas perumahan dan lingkungan yang tidak memadai, sarana dan prasarana pelayanan dasar yang tidak lengkap serta kelembagaan sosial ekonomi yang berkembang. Apabila kondisi kemiskinan dilihat dari pola hubungan sebab-akibat, maka orang miskin adalah mereka yang serba kekurangan dan terbelit dalam ketidakberdayaan. Karena penduduk miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatasnya akses-akses pada kegiatan ekonomi, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang memiliki potensi lebih tinggi. Secara etimologis kemiskinan perkotaan berarti kemiskinan atau kurangnya pemenuhan kebutuhan sosial hidup yang dialami oleh masyarakat yang berada di wilayah perkotaan.

Dalam buku “Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan”, Loekman Soetrisno menuliskan bahwa munculnya kemiskinan terutama yang terjadi di daerah perkotaan berkait dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat29. Dalam pandangan seperti ini disebutkan bahwa kemiskinan di perkotaan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat dan yang lebih populer dapat dikatakan dengan rajin tidaknya seseorang dalam bekerja. Apabila orang itu rajin bekerja dapat dipastikan orang itu akan hidup dengan kecukupan. Apalagi disamping rajin, orang itu memiliki sifat hemat. Manusia yang memiliki etos kerja tinggi dan sikap hemat pasti akan hidup lebih dari kecukupan. Selain itu terdapat pandangan yang melihat bahwa sebab munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat adalah karena adanya suatu ketidakadilan dalam pemilikan faktor produksi. Pembagian faktor produksi yang tidak merata ini menyebabkan masyarakat terbagi dua, yaitu pemilik modal dan pekerja. Di lain pihak dari kedua jenis perspektif itu, ada satu jenis perspektif lain yaitu mengkaitkan kemiskinan dengan model pembangunan yang dianut oleh suatu negara. Perspektif ini melihat bahwa model pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menimbulkan kemiskinan pada sekelompok manusia dalam negara yang menganut model itu.

Ditambahkan oleh Robert Chambers bahwa kemiskinan yang dialami oleh masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yang disebut sebagai ketidakberuntungan atau disadvantages yang saling terkait satu sama lain. Terdapat lima ketidakberuntungan yang dimaksudkan oleh Chambers yang melingkari kehidupan orang atau keluarga miskin, yaitu 30:

  1. Kemiskinan itu sendiri.

  2. Fisik yang lemah.

  3. Kerentanan.

  4. Keterisolasian.

  5. Ketidakberdayaan.

Kemiskinan memang merupakan persoalan mutidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi tetapi juga sosial, budaya dan politik. Untuk itu tidaklah mengherankan apabila kesulitan akan timbul ketika fenomena kemiskinan diobyektifkan dalam bentuk angka-angka. Ini seperti halnya dengan pengukuran dan penentuan garis batas kemiskinan yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Jadi dalam hal ini kemiskinan tidak saja menyangkut persoalan-pesoalan kuantitatif tetapi juga kualitatif. Ada dua kategori kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif31. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Oleh karena sifatnya multidimensional, maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan materi dapat diukur secara kuantitatif dan obyektif seperti dalam mengukur kemiskinan absolut yaitu ditunjukkan dengan angka rupiah. Namun untuk memahami berapa besar kesejahteraan sosial yang harus dipenuhi seseorang, ukurannya menjadi relatif dan kualitatif. Untuk memahami kemiskinan perkotaan, paradigma yang dipakai lebih merujuk pada kemiskinan relatif. Hal tersebut dikarenakan kemiskinan perkotaan terkait dengan beberapa dimensi yang implisit.

Pertama, yang paling jelas bahwa kemiskinaan perkotaan berdimensi ekonomi atau material. Dimensi ini menjelma dalam bebagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material, yaitu sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan lain-lain. Dimensi ini dapat diukur dalam rupiah meskipun harganya akan selalu berubah-ubah setiap tahunnya tergantung dari tingkat inflasi rupiah itu sendiri.

Kedua, kemiskinan perkotaan berdimensi sosial budaya. Ukuran kuantitatif kurang dapat dipergunakan untuk memahami dimensi ini sehingga ukuran sangat bersifat kualitatif. Lapisan yang secara ekonomis miskin akan membentuk kantong-kantong kebudayaan yang disebut budaya kemiskinan demi kelangsungan hidup. Budaya kemiskinan ini dapat ditunjukkan dengan nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalistis, ketidakberdayaan dan lain-lain.

Ketiga, kemiskinan perkotaan cenderung berdimensi struktural dan politis. Yang berarti bahwa orang-orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakekatnya karena mengalami kemiskinan struktural dan politis. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan politik sehingga menduduki struktur sosial paling bawah. Asumsi yang muncul menegaskan bahwa orang miskin secara struktural atau politis akan berakibat miskin material (ekonomi)32.

C. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan suatu kebijakan yang berupaya untuk memberdayakan orang miskin untuk dapat mandiri dalam kehidupan sosial ekonomisnya secara berkelanjutan melalui bantuan usaha, sumberdaya manusia, prasarana, kelembagaan, pembangunan, teknologi dan sistem informasi. Dalam program penanggulangan kemiskinan ini perlu adanya strategi-strategi agar dalam pelaksanaannya dapat berhasil sesuai dengan apa yang telah di harapkan. Merujuk pada pendekatan yang digunakan dalam teori pembangunan yaitu pendekatan anti kemiskinan, terdapat tiga (3) tujuan utama yang benar-benar dijadikan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pendekatan ini, yaitu33 :

  1. Memberantas kemiskinan absolut

  2. Peningkatan pekerjaan produktif di antara orang-orang miskin

  3. Peningkatan hasil-hasil pembangunan yang berhubungan dengan pengurangan kesenjangan sosial ekonomi

Target yang ingin dicapai dalam pendekatan ini adalah untuk meningkatkan tingkat pendapatan perkapita dalam kelompok masyarakat miskin yang ditetapkan sebagai target di atas garis kemiskinan absolut.

Sasaran kebijaksanaan dan program penanggulangan kemiskinan sangat terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan demikian sasaran pokok program penanggulangan kemiskinan adalah :

  • Meningkatnya pendapatan masyarakat di tingkat bawah dan menurunnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

  • Berkembangnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi produktif.

  • Berkembangnya kemampuan ekonomi masyarakat dan meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat34.

Kebijaksanaan pemerintah yang utama untuk menanggulangi kemiskinan dapat ditempuh melalui dua stategi, yaitu 35:

    1. Pendistribusian kembali kekayaan, aset dan hasil-hasil negara yang diperuntukkan bagi kalangan masyarakat miskin.

      • Kebijakan fiskal dan kredit

      • Memperbaiki akses terhadap lahan pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan gizi

      • Mengarahkan kembali produksi dan permintaan menuju ke arah barang-barang konsumsi massa yang secara intensif menyerap kaum buruh melalui pengubahan pada beberapa faktor dan harga produksi

    2. Merealokasikan secara marginal sumber-sumber produktif di kalangan kaum miskin

  • Realokasi sumber-sumber produktif di kalangan kaum miskin

  • Mentransfer komsumsi secara langsung

D. Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

a. Pengertian

Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan atau P2KP adalah suatu program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang secara khusus dilaksanakan di perkotaan bekerjasama dengan Bank Dunia36. Program ini sebagai upaya pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan, dilakukan dengan cara pemberian bantuan pinjaman modal untuk usaha produktif dan secara bergulir dan berupa bantuan hibah untuk membangun sarana dan prasarana dasar lingkungan di tiap-tiap kelurahan.

b. Tujuan

Program P2KP bertujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat miskin di kelurahan, melalui :

  • Bantuan modal kerja bergulir bagi upaya peningkatan pendapatan secara berkelanjutan.

  • Dana hibah bagi pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan.

c. Sasaran

Sasaran penerima program bantuan P2KP adalah perorangan/ keluarga miskin yang berada di satuan wilayah perkotaan di Indonesia yang telah diseleksi.

  1. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Implementasi P2KP

Menurut Amir Santoso :

“Peran penting dari analisis implementasi negara ialah mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada proses implementasi variabel-variabel tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, aktifitas komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksanaan, karakteristik dari agen peleksana, kondisi sosial politik dan ekonomi, disposisi dari pelaksana dan penyelenggaranya.37

Dari kedua kutipan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah (negara) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan yang tidak terlep[as dari faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap implementasi proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) diantaranya:

a) Komunikasi diukur dengan indikator:

  1. Kejelasan dalam memberikan perintah kepada aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dan koordinasi

  2. Koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan P2KP

  3. Konflik atau perbedaan dalam pelaksanaan kebijakan P2KP

b) Sumber daya diukur dengan indikator:

  1. Tersedianya sumber-sumber yang diperlukan dlam pelaksanaan proyek.

  2. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek.

  3. Tersedianya waktu yang cukup untuk dapat mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan proyek.

c) Disposisi pelaksana diukur dengan indikator

  1. Pengetahuan dan kemampuan yang cukup dari aparat pelaksana untuk melaksanakan kegiatan.

  2. Kesesuaian aturan kebijakan dengan aturan pelaksana.

d) Struktur birokrasi diukur dengan indikator:

  1. Kejelasan struktur birokrasi pemerintah sebagai penanggungjawab pelaksana proyek.

  2. Pelaksanaan yang efektif terhadap pelaksanaan kebijakan P2KP.

E. DEFINISI KONSEPSIONAL

Yang dimaksud definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai permasalahan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lain. Sedangkan menurut Masri Singarimbun, yang dimaksud definisi konsepsional adalah bahwa dalam tahapan ini berusaha menjelaskan mengenai pembatas pengertian suatu konsep dengan konsep lain yang merupakan suatu abstraksi hal-hal yang diamati agar tidak terjadi kesalahpahaman38. Dengan demikian definisi konsepsional adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami.

Definisi konsepsional yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

  1. Peran

Peran adalah suatu pelaksanaan hak dan kewajiban serta tugas dan fungsi sesuai dengan tingkat jabatan, kedudukan atau posisi seseorang, kelompok ataupun organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang dapat berupa masyarakat ataupun satuan instansi tertentu.

  1. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah suatu kelembagaan atau lembaga yang dirancang untuk membangun kembali kehidupan masyarakat mandiri yang mampu mengatasi kemiskinannya.

  1. Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

  1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi serba kekurangan dan ketidak sanggupan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok yang memadai guna mencukupi kesejahteraan sosial hidupnya.

  1. Kemiskinan Perkotaan

Kemiskinan perkotaan adalah kemiskinan atau suatu keadaan kurangnya pendapatan atau kurangnya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok yang memadai guna mencukupi kebutuhan sosial hidup yang lebih terkait dengan sebab kurangnya kesempatam dalam akses di bidang politik, sosial dan budaya serta hukum, dan dialami oleh masyarakat yang berada di wilayah perkotaan.

  1. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan adalah merupakan suatu cara atau metode untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan orang-orang miskin untuk dapat mandiri dalam kehidupan sosial ekonomisnya secara berkelanjutan.

  1. Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan adalah Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan atau P2KP adalah suatu program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang secara khusus dilaksanakan di perkotaan.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Menurut Masri Singarimbun yang dimaksud dengan definisi operasional adalah unsur yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana mengukur suatu variabel-variabel39. Atau dapat dikatakan dengan bahasa yang lain bahwa definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur variabel. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian seseorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran. Dan dapat dikatakan dengan kata lain bahwa definisi operasional adalah petunjuk dan pelaksana untuk mengukur suatu variabel.

Berkaitan dengan definisi operasional, sebagai ukuran pelaksanaan peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di wilayah Kelurahan Ngampilan adalah sebagai berikut40 :

  1. Peran BKM, diukur dengan indikator :

    1. Penurunan angka kemiskinan di kelurahan Ngampilan.

    2. Peningkatan pendapatan dan tingkat ekonomi masyarakat di kelurahan Ngampilan.

  2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan peran BKM, antara lain :

  1. Sosialisasi dan Komunikasi, diukur dengan indikator :

  • Adanya kegiatan sosialisasi mengenai keberadaan BKM beserta peran dan fungsinya.

  • Kejelasan pengetahuan masyarakat tentang apa itu BKM.

  1. Sumberdaya dan disposisi BKM, diukur dengan indikator :

  • Tersedianya sumberdaya manusia dalam BKM kelurahan Ngampilan.

  • Ketepatan pengalokasian dana.

  1. Struktur BKM, diukur dengan indikator :

  • Kejelasan struktur BKM.

  • Penempatan posisi di lingkungan masyarakat.

  1. Dampak pelaksanaan peran BKM kelurahan Ngampilan dalam P2KP, diukur dengan indikator :

    1. Berkembangnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat di kelurahan Ngampilan.

    2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat di kelurahan Ngampilan.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara untuk melaksanakan penelitian taraf pengetahuan ilmiah yang menyimpulkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip untuk mencapai kepastian mengenai suatu masalah.

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penyusun menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang digunakan dalam meneliti atau menganalisa status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan obyek, data-data yang dimiliki secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti41. Selain itu peneliti juga menggunakan jenis penelitian eksploratif yaitu penelitian yang mencari suatu permasalahan dan fakta-fakta tersembunyi.

Dalam penelitian ini peneliti memusatkan pada pemecahan masalah yang aktual, data mula-mula dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisa. Kemudian digunakan teknik studi kasus, yaitu memusatkan perhatian pada kasus secara intensif dan mendetail. Subyek yang diteliti terdiri dari satu unit yang dipandang sebagai kasus, studi kasus ini mempunyai sifat mendalam dan mendetail yang diusahakan untuk menghasilkan gambaran yang panjang yaitu hasil pengumpulan dan analisis data kasus dalam satu jangka waktu42.

2. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian dilakukan di Instansi BKM kelurahan Ngampilan dikarenakan peneliti memandang pelaksanaan peran BKM di wilayah ini belum dapat memperlihatkan perubahan yang signifikan, karena mengingat bahwa kelurahan Ngampilan adalah suatu wilayah yang padat penduduknya dengan kondisi kemiskinan yang masih cukup besar.

3. Unit Analisis

Yang dimaksud dengan unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai unit analisis adalah pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Wilayah Kelurahan Ngampilan.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti sebagian saja dari keseluruhan masyarakat di kelurahan Ngampilan, dikarenakan untuk menghindari jumlah yang sangat besar dan waktu yang lama.

Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik pengambilan sampel Acak Sederhana (sSimple Random Sample). Menurut Sofyan Effendi dan Masri Singarimbun yang dimaksud dengan sample acak sederhana adalah :

“ Sebuah sample yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama dipilih sebagai sample. Apabila besarnya sample yang diinginkan berbeda-beda, maka besarnya kesempatan bagi tiap satuan elementer untuk terpilih pun berbeda pula. Misalnya besar populasi adalah N, sedangkan unsure dalam sample (asampel size) adalah n, maka besarnya kesempatan bagi setiap satuan elementer untuk terpilih dalam sampel adalah n/N”43.

Menurut Suharsini Arikunto bahwa44 :

“ Jika kita hanya meneliti sebagian dari populasi maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel, sampel adalah wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel-sampel”.

Sampel penelitian meliputi sejumlah elemen (responden) yang lebih besar dari persyaratan minimal 30 elemen responden. Menurut Guilford dimana semakin besar sampel akan memberikan hasil yang lebih akurat45. Karena itu peneliti akan mengambil 50 orang dari 83 orang anggota Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai sampel penelitian. Sedangkan dalam sampel pengurus BKM, peneliti mengambil 11 orang sebagai sampel responden.

5. Jenis Data

Oleh karena penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dan menggunakan analisa data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, maka dibutuhkan data penelitian primer dan sekunder. Dalam hal ini, Winarno Surachman menjelaskan sebagai berikut:

“ Data primer adalah data yang lengkap dan segera diperoleh dari data langsung oleh penyelidik sedangkan data sekunder adalah data yang terpilih dikumpulkan oleh orang luar dari penyelidikan46”.

Selanjutnya dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini Winarno menjelaskan:

“Sifat dari bentuk penelitian yang bersifat deskriptif ini adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan sifat yang nampak, atau proses yang sedang bekerja, kelainan yang muncul, kecenderungan yang sedang meruncing dan sebagainya47”.

Jadi dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah :

  1. Data Primer

Diperoleh dengan melakukan observasi, interview, kuisioner dan penelitian langsung ke obyek penelitian.

  1. Data Sekunder

Diperoleh dengan melakukan studi pustaka ke dalam obyek penelitian sebagai landasan teori dan sumber data.

6. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode penelitian kualitatif yang dilakukan dalam penelitian diskriptif analisis pada penelitian studi kasus ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

  1. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pokok bahasan. Sutrisno Hadi mendefinisikan observasi sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki48. Hasil yang sistematis tersebut berupa data deskriptif yang aktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, keadaan manusia dan sistem sosial dimana dinamika kegiatan kegiatan itu berlangsung. Data observasi bermanfaat untuk melengkapi data primer yang diperoleh, agar dalam penelitian ini data yang diperoleh lebih akurat.

Pelaksanaan observasi dilakukan untuk melihat kenyataan yang terjadi di Kelurahan Ngampilan mengenai :

    1. Kondisi masyarakat

    2. Kondisi pasar desa

    3. kodisi jalan kampung

    4. Kondisi KSM

  1. Teknik dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan jalan melihat buku-buku yang tersedia dalam arsip. Jadi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan pencatatan atau pengambilan gambar dari dokumen yang terdapat di tempat penelitian yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti. Pengertian dokumen sebagai laporan tertulis dari suatu interview yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut. Dengan merumuskan itu kita dapat merumuskan notula rapat, keputusan hakim, laporan panitia kerja, artikel, menjawab surat-surat dan sebagainya dalam pengertian dokumen49. Pengambilan data instansi dengan mengambil data instansi yang akan diteliti. Dalam penelitian, penyusun mempelajari dan mengungkapkan bahan-bahan tertulis yang berupa dokumen yang terdapat di Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan dan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan obyek penelitian. Studi dokumentasi yaitu mencari data-data dari dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan judul, seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya50.

  1. Teknik Wawancara

Menurut M. Natsir, wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka antara penanya dengan responden. Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan pada pejabat-pejabat instansi Badan Keswadayaan Masyarakat, untuk mencari data mengenai :

  1. Proses pembentukan BKM “Pendowo” kelurahan Ngampilan

  2. Proses sosialisasi BKM “Pendowo” kepada masyarakat Kelurahan Ngampilan

  3. Struktur Organisasi BKM “Pendowo” Kelurahan Ngampilan

  4. Bentuk-bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKM “Pendowo” dalam kaitannya dengan P2KP di Kelurahan Ngampilan Tahun 2003-2004

  5. Proses pengalokasian dana dagi KSM

  6. Data dan jumlah KSM Tahun 2003-2004

    1. Menurut Usia

    2. Menurut Jenis Kelamin

    3. Menurut Profesi/ Pekerjaan

Dan wawancara dilakukan dalam Pengurus Kelurahan Ngampilan yang dimaksudkan untuk mencari data mengenai :

  1. Wilayah Kelurahan Ngampilan

  1. Luas Wilayah

  2. Batas Administratif

  3. Batas Geografis dan Batas Fisik

  4. Kondisi Fisik Wilayah Kelurahan Ngampilan

  1. Penduduk

  1. Jumlah Penduduk

    • Pria

    • Wanita

    • Menurut Usia

  2. Jenis-jenis pekerjaan/ profesi penduduk

  3. Kondisi sosial penduduk

    • Kelompok-kelompok sosial penduduk

    • Kegiatan-kegiatan sosial-budaya penduduk

  4. Kondisi tingkat ekonomi penduduk

    • Jumlah masyarakat kurang mampu

    • Jumlah masyarakat target P2KP

  1. Pembagian Wilayah Kelurahan

  1. Jumlah RW

  2. Jumlah RT

  1. Struktur Organisasi Kelurahan Ngampilan

Sedangkan wawancara dengan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat dilakukan untuk mencari data mengenai pandangan dan persepsi anggota KSM terhadap pelaksanaan peran dan fungsi BKM Pendowo.

d. Teknik Kuisioner

“ Suatu metode penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang-orang yang menjadi sasaran penyelidikan tersebut51”.

Merujuk dengan apa yang tertulis di atas, Sutrisno Hadi menjelaskan tentang cara menggunakan teknik kuisioner sebagai berikut :

“ Suatu kuisioner jika daftar pertanyaan dikirim langsung kepada orang yang ingin diminta pendapat, keyakinannya atau diminta menceritakan tentang keadaan dirinya sendiri disebut kuisioner langsung. Sebaliknya jika pertanyaan dikirim kepada seseorang yang diminta menceritakan keadaan orang lain, kuisioner tersebut dinamakan kuisioner tidak langsung52”.

Bertolak dari uraian tersebut, penyusun menggunakan teknik kuisioner langsung, yaitu dengan cara mendatangi responden dan meminta responden untuk menjawab pertanyaan dalam daftar yang telah disusun. Adapun daftar pertanyaan yang disusun adalah daftar pertanyaan terbuka yang dimaksudkan untuk mengetahui identitas responden anggota KSM dan daftar pertanyaan tertutup yang dimaksudkan untuk mencari tahu bagaimana pandangan anggota KSM mengenai pelaksanaan peran dan fungsi BKM Pendowo.

7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data dalam penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif. Yaitu data yang dikumpulkan merupakan studi kasus dan bersifat monografis dan mudah untuk diklasifikasi.

Noeng Muhadjir dalam bukunya “Metode Penelitian Kualitatif” menyatakan bahwa:

“Analisis data merupakan upaya mencari data, menata secara sistematis catatan observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain53”.

Dalam menganalisa data pada penelitian ini, penyusun menggunakan analisa kualitatif. Sedangkan dalam penyajian data-data dalam ini disajikan dalam dua bentuk yaitu penyajian secara kualitatif dan penyajian secara kuantitatif. Adapun alasan penyusun menyajikan secara kualitatif tersebut agar data-data yang diperoleh lebih mudah dimengerti dan dipahami.

“Analisa data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar54”.

Penelitian kualitatif lebih menekankan hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, penekanannya tidak pada hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian, melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif55. Sedang untuk mendukung teknik analisa data dalam penelitian ini disajikan data kuantitatif sederhana yang dimaksudkan untuk mencari tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat mengenai keberadaan BKM beserta tugas dan fungsinya dalam P2KP.

Adapun rumus yang akan digunakan adalah :

P = Presentase

F = Frekuensi atau banyaknya jawaban

N = Jumlah responden

Dalam skala indeks nilai masing-masing penelitian, jawaban untuk setiap kuisioner yang diajukan pada responden yaitu berupa score sebagai berikut :

  • Jawaban A nilai 1

  • Jawaban B nilai 2

  • Jawaban C nilai 3

Skala yang digunakan  skala

Keterangan : kriteria penilaian

Nilai 1,00 sampai 1,66 masuk kategori rendah/ kurang baik

Nilai 1,67 sampai 2,23 masuk kategori sedang/ cukup

Nilai 2,24 sampai 3,00 masuk kategori tinggi/ baik

Sedangkan untuk mencari indeks digunakan rumus sebagai berikut :

Keterangan :

I = Indeks

F = Frekuensi

N = Jumlah sampel

1 Bappenas,Pembangunan Dalam Angka, Jakarta,1998.

2 Murbyanto, Stategi Pembangunan Ekonomi Dalam Kemiskinan dan Kesenjangan diIndonesia, Aditya Media,Yogyakarta,1996 hal 18

3 Data primer hasil wawancara dengan Bp Sosrodiharjo, Pengurus BKM Pendowo Kelurahan Ngampilan,3 Oktober 2004, ModulTahap Penguatan BKM, hal 7.

4 Modul Tahap Penguatan BKM hal 9

5 Pendapat dari beberapa Anggota KSM BKM Pendowo Kelurahan Ngampilan, 4-5 Oktober 2004.

6 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 1989, hal 37

7 Muchtar Mas’ud, Disiplin dan Metodology, LP3ES, Jakarta,1990, hal 216

8 Buntoro Tjokroamidjojo, H.Prof dan Mustoko Diningrat,Drs, Teori Strategi Pembangunan Nasional, PT Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal 12

9 W.J.S Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal 735

10 Astrid S Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal 95

11 Soerjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hal 220

12 ibid, hal 147

13 Peter Salim dan Yenny salim, Kamus Besar bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press, Jakarta, 1991, hal 1132

14 Pusat pembinaan dan Pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal 67

15 Petunjuk Teknis Pelaksana BKM hal 5.

16 Petunjuk Teknis Pelaksana BKM hal 10.

17 Petunjuk Teknis Pelaksana BKM hal 7.

18 Petunjuk Teknis Pelaksana BKM hal 15.

19 Petunjuk Teknis Pelaksana BKM hal 19.

20 Ibid.

21 Petunjuk Teknis Pelaksana BKM hal 20.

22 Andre Bayo, Ala, Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 4

23 Ibnu Syamsi, Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara, Rineka Cipta, Jakarta, 1994 Hal 22

24 Emil Salim, Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan, Yayasan Indayu, Jakarta, 1980, hal 41

25 Andre Bayo, Ala, op.cit, hal 93

26 Friedmann John, Empowerment The Politics of Alternative Development ,Blacwell Publisher Massachuttes 1994 hal 9

27 Ibnu Syamsi, op.cit, hal 23

28 Emil Salim, op.cit, hal 41

29 Loekman Soetrisno, Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan, Kanisius, Yogyakarta, 1997, hal 13.

30 Chambers, Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan, Kanisius, Yogyakarta, 1997, hal 14.

31 Heru Nugroho,Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia,Adhitya Media,Yogyakarta1995 hal

32 Ibid, hal 15.

33 Ulung Pribadi, Diktat Teori Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2003

34 Friedmann John, op.cit, hal 13

35 Ulung Pribadi, op.cit.

36 Manual Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

37 Amir Santoso, Pengantar Analisi Kebijakan Negara. Renika Cipta, Jakarta, 1990, hal 9

38 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, op.cit, hal 34

39 Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, op.cit, hal 46

40 Amir Santoso, Op.cit.

41 Moh Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 63

42 Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah, Tarsito, Bandung,1978, hal 23

43 Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Op.cit. hal 155-156.

44 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal 104

45 J Supranto, M.A, Pengantar Metodologi Riset Sosial, CV Mandar Maju, Bandung, 1996, hal 129.

46 Winarno Surachman, op.cit,hal 156

47 Ibid, hal 134

48 Sutrisno Hadi,op.cit, hal 136

49 Winarno Surachman, op.cit, hal 132

50 Suharsim Arikunto, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 1989, hal 131

51 Bimo Walgito, Psikologi Sosial Suatu Pengantar, Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Yogyakarta, 1978, hal 15

52 Sutrisno Hadi, op.cit, hal 158

53 Sutrisno Hadi, op.cit, hal 197

54 Patton dalam Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, PT Remaja Rosdakarya, Jakarta,1988, hal 103

55 Saiffudin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hal 5

The Rubric Theme. Blog pada WordPress.com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: